• Alamat Redaksi
    & Tata Usaha :

    Jl. Tanah Abang Timur No. 3 Jakarta Pusat
    Telp. 081 380 002 462 - 081 330 194 299
    E-mail :
    metrobhayangkara@gmail.com
    Website : www.metrobhayangkara.co.cc

  • Fans


  • POLRI

  • POLRI

  • POLDA

  • PUSKOMINFO BID HUMAS POLDA

  • Jakarta Pusat

  • Jakarta Selatan

  • DKI Jakarta

  • Jakarta Pusat

  • POLDA

  • POLDA

  • POLDA

  • POLDA

  • Advertisements

KRIMINALISASI WARTAWAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO.

Manado Metro Bhayangkara,

Setelah menang pada perkara sebelumnya hingga dinyatakan bebas murni karena tak terbukti dan lolos dari tuduhan mencemarkan nama baik,  seorang wartawan senior bernama Henry Peuru,  kembali harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri Manado,  atas tuduhan pencemaran nama baik Gubernur Sulut, SH Sarundajang.    Seperti pada perkara sebelumnya,  kali ini terdakwa Henry Peuru,  sang wartawan yang pernah dipenjara pada tahun 2008 serta pernah di culik dan disekap itu, mengisahkan kepada Metro Bhayangkara usai menjalani persidangan,  bahwa perkara ketiga ini benar-benar tidak pernah ada,  seperti yang terungkap dalam beberapa kali persidangan,  dimana saksi yang dihadirkan,  menolak laporan polisi karena merasa tidak pernah melaporkan perkara ini pada tahun 2008.   Sangat rancu dan jelas dipaksakan agar saya berada kembali dalam penjara,  indikasi kerancuan dalam kasus ini terlihat dari mangkirnya  Gubernur Sulawesi Utara. SH Sarundajang,  sebagai saksi korban yang tak pernah hadir memenuhi panggilan,  dan hanya menyampaikan alasannya lewat surat ke majelis hakim yang dipimpin Armando Pardede SH. MH,  wakil ketua  PN Manado.   Namun ketika kami selidiki, ternyata alasan yang dilayangkan Gubernur itu tidak benar.   Yang juga membuat saya merasa heran adalah sikap ketua majelis hakim, Armando Pardede.  yang memaksakan jalannya agenda persidangan walaupun telah melanggar tertib acara dan by pass agenda serta tak lagi berpegang pada amanat KUHP,  sehingga terlihat dengan sangat jelas kriminalisasi yang dilakukan terhadap saya,  tutur Henry Peuru yang berjanji akan membuka rekaman video persidangan sesat ini,  yang diperankan oleh Armando Pardede sebagai bukti adanya mafia peradilan di Sulawesi Utara.

Kasus rekayasa ke tiga ini berproses selama tiga tahun lebih ketika saya dalam tahanan tahun 2008,  dan merupakan satu dari sekian rekayasa,  bahkan saya pernah diculik dan disekap sebelum dipenjarakan untuk membungkam saya dan tim pencari fakta (TPF BULIKTS) dalam membongkar kasus penculikan dan pembunuhan DR.Ir.Oddie Manus,MSc,  hingga akhirnya di rekayasa sebelumnya saya dinyatakan bebas murni (vrijsprak).   Sejak menelusuri tragedi pembunuhan Oddie Manus,  telah Lima kali saya didatangi orang-orang yang mengatasnamakan SH Sarundajang,  dengan maksud dan upaya damai yang mereka tawarkan namun saya menolak karena tak berdasar,  apalagi saya merasa tak berselisih dengan Gubernur Sulut itu.   Karena di tolak, maka lahirlah laporan ke Tiga tindak pidana ini yang di BAP  pada tanggal 26 April 2008 dan P21 setahun kemudian tepatnya tanggal 1 April 2009 hingga membuat saya harus berjuang bolak balik KEJATI-KEJARI Manado tempat tertahannya kasus rekayasa ini selama 1 tahun 8 bulan sampai saya melaporkan masalah ini ke JANWAS Kejagung RI guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum agar proses pelelahan terhadap saya segera berakhir.  Upaya saya berhasil dan berkasnya dilimpahkan, namun kembali saya harus berhadapan dengan tembok baru di pengadilan negeri Manado dimana diskriminasi dan intimidasi hukum kembali menerjang saya.  kriminalisasi menjadi terang benderang seiring bergulirnya persidangan yang didasari dakwaan sesat dan otoritas BAP, yang membuat saya menjadi terkaget-kaget dengan konspirasi hukum lintas institusi yang sedang di peragakan dalam persidangan ini walaupun laporan polisi tidak di akui saksi pelapor bukan korban yang di hadirkan telah membuat posisi BAP menggantung dan di tambah keterangan saksi yang tidak bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain,  tapi tetap proses sidang baca BAP di paksa terus berlangsung.  Rekayasa ini makin jelas terlihat, tergambar dari sikap hakim ketua yang melakukan by pass persidangan dari pembacaan keterangan saksi korban langsung ke pembacaan BAP terdakwa.   Tertib acara di telikung tanpa memeriksa penyidik dan saksi meringankan hingga proses fair trial tidak di laksanakan,  tidak ada perlakuan persamaan hukum,  yang ada hanya penindasan terhadap rakyat kecil,  tutur Hendry dengan nada kecewa.

Ketika  ditanya masalah  telah meneriakan “ Sarundajang pembohong “  saat berlangsungnya rapat presentasi WOC di kantor Gubernur  Sulut,  sehingga dirinya dilaporkan telah mencemarkan nama baik.   Hendri Peuru dengan tegas mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi sama sekali dan itu hanya rekayasa agar saya masuk penjara,  ujar Henry kepada Metro bhayangkara sembari membeber fakta rekayasa dalam persidangan di PN Manado itu.

Bahwa fakta persidangan,  dari turunan copy berkas perkara,  RESUME penyidik polisi telah terjadi secara lain,  dimana hasil semua BAP pasal 310 dan 315 berubah di persidangan menjadi pasal 335 dan 310,  telah terjadi  manipulasi fakta hukum, sebagai haram hukumnya. Pihak jaksa penuntut umum kemudian malah lebih mudarat yaitu membuat dakwaan berdasarkan Resume polisi,  pasal 335 dan 310,  bukan berdasarkan BAP (Darwan prints, 118).   Kesaksian Boy Watuseke,SH pelapor bukan korban,  dibawah sumpah mengakui tidak diberi kuasa untuk melapor.   Kesaksian Boy Watuseke,  dibawah sumpah dalam persidangan  tidak mengakui Laporan Polisi No Pol: LP/541/IV/2008/SPK/Poltabes Mdo.   Tertanggal 1 April 2008 sehingga menjadi tidak jelas.   Bahwa ada presentasi WOS dilakukan di departemen perikanan dan kelautan kamis 12 April 2007,  WOS ditolak kemudian dikoreksi menjadi WOC (harian KOMENTAR 13/4-2007) disetujui November 2007 (Kepres No 23 ttg Panitia Nasional WOC) tertanggal 15/11-2007 alasannya infrastruktur di Sulut belum siap,  mimpi WOS membawa 75 orang pemimpin Negara tidak terpenuhi.   WOC, hanya sanggup menghadirkan 5 kepala Negara plus peserta lainnya.   Bahwa sebenarnya peristiwa WOC tidak pernah ada dibulan Februari 2007, dibuktikan dengan keterangan saksi yang tidak bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya. Bukti KEPRES No 23 tahun 2007 WOC baru ada dibulan Novembar 2007,  artinya peristiwa/kejadian yang dituduhkan kepada saya adalah cerita bohong atau dusta (rekayasa) yang ditengarai untuk membungkam langkah saya dalam membongkar kasus penculikan dan pembunuhan DR.Ir.Oddie Manus,MSc.   Surat ke 3 sebagai alasan Gubernur untuk menghindari persidangan, yang dilayangkan kepada majelis hakim bahwa ada pertemuan dengan menteri Pekerjaan Umum (ternyata tidak benar/keterangan palsu) bahkan dalam surat meminta BAPnya dibacakan,  inilah bukti telah terjadi intervensi,  betapa surat gubernur begitu kuat merontokkan eksistensi hukum/Undang-Undang.

Kami dikriminalisasikan karena menolak berdamai,  bukan cuma saya bahkan ketiga anak saya pun menuai bencana dengan membawa (di sandera) dirumah dinas Gubernur Sulut.  Mereka diancam dan mengakibatkan salah seorang mengalami depresi/tekanan mental (dalamproses penyembuhan).   Namun saya tak akan patah semangat dan akan terus berjuang melawan penzoliman dan kejahatan HAM di Sulawesi Utara,  tutur Peuru.   (jea)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: